PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo resmi memilih Jenderal Andika Perkasa menjadi calon tunggal Panglima TNI melalui Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan ke DPR pada 3 November 2021.
"Pimpinan DPR menerima Surpres mengenai usulan calon Panglima TNI atas nama Jenderal Andika Perkasa untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang telah memasuki masa pensiun," kata Ketua DPR Puan Maharani pada 3 November 2021 dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara.
Selanjutnya, DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Jenderal Andika Perkasa sebelum ditetapkan sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.
Dipilihnya Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI mendapat kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.
Baca Juga: Gilang 'Juragan 99' Bantah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah Pergi ke Surabaya untuk Menemui Dirinya
Koalisi ini terdiri dari berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti KontraS, LBH Jakarta, Setara Institute, dan lain-lain.
Dalam siaran pers yang dirilis pada 5 November 2021, koalisi menilai ada 3 masalah serius yang muncul akibat keputusan Jokowi menunjuk Jenderal Andika Perkasa jadi calon tunggal Panglima TNI.
- Presiden RI telah mengesampingkan pola rotasi matra yang berlaku di era Reformasi dalam regenerasi Panglima TNI sebagaimana norma yang berlaku pada Pasal 13 Ayat (4) dalam Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004.
- Presiden RI mengajukan nama yang rekam jejaknya masih perlu pengujian oleh lembaga negara yang independen di bidang hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, Komnas HAM dan KPK.
- Perkembangan ancaman keamanan kawasan yang maritim sentris dewasa ini membutuhkan perhatian yang lebih besar di sektor kelautan.
Baca Juga: Jadwal Manchester United vs Man City Malam Ini: Tidak Live SCTV, Dapatkan Link Streaming di Sini
Koalisi mengkritisi berbagai catatan rekam jejak Jenderal Andika Perkasa yang selayaknya dinilai betul-betul oleh DPR nanti.