JAKARTA, (PR).- Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, menekankan pentingnya amnesti data pada peringatan Hari Pangan Sedunia. Wakil Ketua DPR itu menjelaskan, amnesti data merupakan upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
"Di Hari Pangan Sedunia yang diperingati tiap tanggal 16 Oktober, sangat penting untuk kembali mengingat kebijakan 'data amnesty' sebagai salah satu syarat untuk mencapai kedaulatan pangan," kata Fadli Zon, dalam keterangan tertulis seperti diwartakan Kantor Berita Antara, Rabu 17 Oktober 2018.
Politisi Partai Gerindera itu menilai, tanpa adanya konsolidasi data, maka tidak akan bisa merumuskan kebijakan pangan yang benar. Fadli menegaskan bahwa masalah data ini sangatlah penting.
"Kita tidak pernah sinkron jika bicara mengenai data. Soal kemiskinan, misalnya," ujarnya.
Kekacauan data
Dia berpendapat bahwa fenomena kekacauan data terindikasi dari adanya perbedaan antara satu instansi dengan instansi yang lain. Ia menambahkan, “Ketidaksinkronan data juga banyak terjadi di sektor pertanian.”
Pada Januari lalu, sambungnya, Kementerian Pertanian menyebutkan produksi beras surplus. Namun di lain pihak, Kementerian Perdagangan ternyata menyatakan perlu impor beras.
Menurut dia, bahwa bila datanya saja sudah tidak akurat, maka bagaimana akan dapat dirumuskan sebuah kebijakan publik yang tepat.
"Pemerintah seharusnya merasa dirugikan oleh silang sengkarut data tersebut, karena bisa dipastikan semua kebijakan pemerintah jadi tak efektif," ucapnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, untuk memperbaiki data demi agenda kedaulatan pangan, HKTI mengusulkan perlu diadakan kebijakan semacam pengampunan data, atau amnesti data. Kebijakan itu, jelas dia, mirip kebijakan amnesti pajak sebenarnya.