PIKIRAN RAKYAT - Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma menyurati Panglima TNI terkait anggotanya yang masuk ke dalam penerima bantuan sosial.
"Kemudian untuk profesi TNI Polri kita sudah surati ke bapak panglima mudah-mudahan kami menerima jawaban. Karena di peraturannya tidak boleh yang menerima pendapatan rutin dari pemerintah," katanya dalam konferensi pers terkait pemadananan data di Kementerian Sosial, Kamis, 18 November 2021.
Namun Risma belum merinci berapa jumlah anggota yang sudah menerima bantuan sosial sebab masih menunggu balasan dari Panglima TNI. "Belum. Saya masih kirim surat ke pak panglima," ujarnya.
Risma menegaskan, ASN (Aparatur Sipil Negara) yang menerima pendapatan dari negara tidak boleh mendapatkan bantuan sosial (Bansos).
"Mereka gak dapat lagi, mereka nggak boleh mendapatkan pendapatan tetap, ini kan pendapatan tetap gaji tetap dari pemerintah," katanya.
Risma menjelaskan, selama ini Kementerian Sosial sudah berusaha untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial.
Dulu kata dia, data penerima bantuan sosial mulai dari data BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), dan BST (Bantuan Sosial Tunai) tidak menyatu dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Salah satu upaya yang sudah dilakukan salah satunya bekerja sama dengan LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Negara) dengan menggunakan data spasial.