/photo/2021/10/14/934180975.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Belum lama ini Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkap adanya ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Sipil Negara (PNS) yang menerima bantuan sosial (Bansos).
Terkait bantuan salah sasaran ini, Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PKS, sekaligus Wakil Ketua MPR-RI, Hidayat Nur Wahid mengkritisi verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh Kemensos dengan masih ditemukannya 31.624 ASN menerima bansos.
Hidayat Nur wahid mengingatkan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, untuk lebih fokus dan membantu pemerintah daerah, serta menjadi bagian dari pemecahan masalah yang selalu berulang setiap pembaruan DTKS tersebut.
“Menemukan masalah bansos itu tugasnya BPKP, BPK, dan lembaga pengawas lainnya. Tugas utama Kemensos adalah membantu, mencegah, dan mengambil tindakan agar masalah tersebut tidak terus berulang-ulang terjadi,” ujar Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 19 November 2021.
Baca Juga: Ibu Rizky Billar Bantah Anak yang Dikandung Lesti Kejora Cucu Pertamanya, Fakta Baru Terungkap
Politisi yang juga sebagai mitra Kemensos di DPR-RI ini mengaku sangat prihatin, lantaran masalah data bansos masih saja terjadi pada bansos yang bersifat reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Pasalnya, pria yang akrab disapa HNW ini mengatakan, bansos tersebut berjalan rutin sehingga seharusnya memiliki basis data yang lebih kuat dan valid dibandingkan bansos periodik seperti bansos tunai.
Lebih lanjut, dirinya mengingatkan Mensos Risma agar lebih serius terkait verivali pendataan bansos, karena sudah menjabat hampir satu tahun, akan tetapi masih terus ditemukan berbagai permasalahan validitas data, sehingga masih terjadi 31.624 ASN yang menerima Bansos.
Baca Juga: Deteksi Mutasi Ketiga Covid-19, Sri Lanka Temukan Sub-garis Keturunan Baru dari Varian Delta