PIKIRAN RAKYAT - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria berbicara tentang konflik kepentingan dari dana hibah yang diterima Yayasan Bunda Pintar Indonesia (BPI).
Yayasan BPI menerima dana hibah sebesar Rp900 juta dan menjadi sorotan masyarakat, terutama uang tersebut diberikan pada saat pandemi.
Hal lain yang menjadi sorotan yaitu adanya afiliasi Yayasan BPI dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani.
Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Ahmad Riza Patria menyinggung tentang prinsip pemberian dana hibah.
Baca Juga: Berbeda dengan Ayah Bibi, Ayah Vanessa Angel Minta Warisan Putrinya Dipisahkan: Dia Punya Adik
"Pada prinsipnya, peruntukan dana hibah itu pasti melalui proses dan tahapan sesuai kebutuhan. Program apa pun aada alasan dan dasarnya, tidak mungkin tanpa alasan dan tidak ada aspek legal," kata Ahmad Riza Patria.
Dikatakan lebih lanjut oleh Ahmad Riza Patria, besarnya nilai dana hibah yang diberikan ditentukan oleh beragam pertimbangan seperti hitungan, landasa, dan kebutuhan.
Baca Juga: Roundup: Isu Pembubaran MUI Makin Nyaring, Mahfud MD Bantah Pemerintah Lakukan Penyerangan
"Apalagi dana bantuan, jangankan yang nilainya besar, bantuan kecil pun melalui proses dan tahapan. Misalnya, program kerja itu melalui Musrenbang yang diusulkan dari bawah sampai ke atas, kemudian dibahas bersama teman-teman di DPRD," ujar Riza.