JAKARTA, (PR). - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah menilai angka kemiskinan di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berhasil diturunkan hingga angka satu digit atau di bawah 10 persen. Akan tetapi, ada sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian.
"Meskipun pencapaian angka kemiskinan single digit, ada beberapa catatan. Pertama adalah masih ada sekitar 69 juta orang yang rentan miskin," ujar Rusli, seperti dilaporkan Kantor Berita Antara, di Jakarta, Rabu 13 Maret 2019.
Penduduk rentan miskin adalah penduduk yang berada di atas garis kemiskinan sebesar 1,5 kali garis kemiskinan. Jadi apabila garis kemiskinan Rp 400.000, maka penduduk rentan miskin berada pada pengeluaran Rp 600.000. Penduduk rentan miskin ini bisa jatuh miskin apabila terdapat gejolak ekonomi.
"Guncangan terhadap perekonomian akan menyeret mereka ke jurang kemiskinan. Guncangan tersebut bisa seperti kenaikan harga," katanya.
Catatan berikutnya, lanjut Rusli, ketika kemiskinan memasuki angka satu digit, maka kebijakan penurunan angka kemiskinan memasuki fase tantangan the last mile problem yang memerlukan kebijakan penanggulangan yang ekstra, dibandingkan ketika mengurangi angka kemiskinan di angka dua digit.
"Pada angka single digit, terdapat kelompok penduduk yang masuk kategori kemiskinan kronis. Kemiskinan kronis di antaranya terdapat penduduk dengan latar belakang pendidikan rendah atau SD, difabel, dan sakit-sakitan," ujar Rusli.
Catatan ketiga, yaitu angka kemiskinan di desa lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan kota. Indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan desa 2,32, juga lebih tinggi dibandingkan di kota 1,08. Artinya, jarak ke garis kemiskinan penduduk desa lebih lebar dibandingkan dengan penduduk kota.
Perlu menjaga harga
Melihat ketiga catatan tersebut, Rusli menilai pemerintah harus menjaga harga-harga, terutama beras yang menyumbang 19 persen terhadap garis kemiskinan di kota dan 25 persen garis kemiskinan di desa.
Kemudian kebijakan transfer tunai perlu dibarengi dengan peningkatan keterampilan penduduk miskin, terutama untuk penduduk miskin kronis.