JAKARTA, (PR).- Sikap Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso yang mengancam mundur dari jabatan jika Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil alih 100 persen penyaluran beras untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tanpa melibatkan Perum Bulog, mendapat kritik dan sindiran dari DPR dan pengamat. Ini karena ancaman yang dikemukan Buwas dianggap menunjukkan kesan emosional yang kental dan mengedepankan ego sektoral, dan mencoreng citra pemerintah secara keseluruhan .
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komaruddin mengatakan semua program pemerintah seharusnya bisa dibicarakan di internal terlebih dahulu supaya tidak menjadi kontroversi di masyarakat. Jika terus ribut, seakan koordinasi dan komunikasi diantara kementerian ini jelek. Efeknya, citra pemerintah dan presiden Jokowi pun menjadi tercoreng.
“Citra pemerintah jelek. Lembaga yang seharusnya mensejahterakan rakyat tetapi malah ribut sendiri. Harusnya Pak Buwas (Budi Waseso) evaluasi diri dulu, baru mengkritik lembaga yang lain,” katanya, Rabu, 3 Juli 2019.
Seperti dilaporkan Kantor Berita Antara, Ujang berusaha mengingatkan Buwas agar menyelesaikan permasalahan yang ada di internal Bulog seperti kelebihan stok beras yang ada di gudang. Menurut dia, jika beras yang ada digudang tidak berlebih tidak akan menimbulkan masalah.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily mengingatkan kepada Buwas agar tidak emosional dalam merespon kebijakan yang dikhususkan untuk kepentingan masyarakat miskin. “Saya ingin mengingatkan jangan terlalu emosional dalam menyelesaikan masalah ini. Ini bisa dibicarakan dengan kepala dingin,” katanya.
Dikatakan, program BPNT yang dijalankan oleh Kemensos sangat bermanfaat sekaligus memberikan solusi konkret bukan hanya kepada rakyat kecil tetapi juga kepada Bulog. Bulog bisa menyuplai 70 persen dari 30 persen kebutuhan beras yang dibutuhkan. Artinya, Kemensos ada iktikat baik untuk membantu masalah beras di Bulog.
Yang perlu diingat, jelas Ace lagi, program BPNT harus dimaknai untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Dengan dana BPNT itu, masyarakat bisa memilih dan leluasa mengkonsumsi kebutuhan dasar bukan hanya beras tetapi ada juga telur, susu dan kebutuhan lainnya.
Lebih lanjut lagi, masalah beras yang ada di Bulog juga kerap mendapatkan kritikan dan protes dari masyarakat karena kualitasnya yang kurang memadai. “Masa beras yang mengendap itu diserahkan ke masyarakat. Masyarakat jangan sampai dicecoki oleh kelebihan stok beras bermasalah dan kualitasnya kurang memadahi,” katanya.
Apapun permasalahan yang ada, Ace tetap menginginkan agar masalah internal bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. DPR mendorong supaya dibicarakan bersama-sama dalam satu meja. “Duduk bersama lagi dengan Mensos membicarakan mencari jalan keluarnya, bukan malah ke ruang publik,” kata Ace.