PURWOKERTO, (PR).- Pertamina MOR IV Jawa Tengah dan DIY menemukan lebih dari 9.000 elpiji 3 kilogram berpotensi salah sasaran. Bahan bakar bersubsidi yang diperuntukkan bagi warga yang tidak mampu itu banyak digunakan oleh pengusaha hotel restoran dan peternakan ayam.
Potensi yang salah sasaran ini menyebabkan masih terjadi kelanggkaan elipiji 3 kg. Dalam sidak sepanjang Januari hingga Agustus ke sejumlah lokasi yang berpotensi melanggar, ditemukan lebih dari 9.000 elipiji bersubsidi digunakan oleh pengusaha hotel restoran dan usaha peternakan ayam.
"Pengusaha besar yang masih memakai bahan bakar bersubisi itu menggunakannya dalam jumlah besar mencapai puluhan tabung perhari. Mereka kini dipaksa untuk beralih menggunakan ke elpiji nonsubsidi dengan Bright Gas 5.5 kg atau 12 kg," kata Unit Manager Communication dan CSR Pertamina MOR IV Jateng dan DIY, Andar Titi Lestari, saat diskusi "Mekanisme Distribusi Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran" di Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat, 30 Agustus 2019.
Jika masih membandel maka Pertamina akan pasang stiker miskin, sebagai sanksi sosial, dan hal menurut Andar cukup efektif menekan mereka untuk beralih ke gas nonsubsidi. Elpiji 3 kg disubsidi oleh negara, diperuntukan bagi warga kurang mampu, dan UMKM tertentu.
Namun masih banyak dari kalangan pengusaha besar yang memanfaatkan barang bersubsidi. Elpiji merah tersebut juga berpotensi untuk disalahgunakan dengan ditemukannya kasus oplosan. Kondisi demikian tersebut hanya menyebabkan masih terdengar adanya kelangkaan gas melon.
Padahal Pertamina wilayah Jateng mengedarkan elpiji melon sebanyak 32 juta, sebenarnya lebih dari cukup. Namun kenyataan di lapangan masih terdengar adanya kelangkaan seharusnya tidak demikian. Meski belum ada payung hukumnya terakit dengan sanksi penyalahgunaan untuk efek jera. Pihaknya terus berupaya meminimalisir penggunaan elpiji bersubsidi yang bukan peruntukkannya dengan menggalakkan sidak hingga dan sosialisasi sejumlah daerah.
Diakui, Pertamina tidak punya data berapa jumlah UMKM di wilayah Jateng dan DIY yang berhak atas subsidi. Data tersebut yang memiliki adalah pemkab yang sebenarnya penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. "Kami hanya operator yang ditugasi untuk menyediakan barang, mengenai data jumlah UMKM data tersebut bukan kam yang memiliki," jelasnya.
Kegiatan inspeksi mendadak dilakukan sektor usaha non mikro berupa rumah makan, peternakan ayam, dan usaha nonmikro lainnya di 18 lokasi yang tersebar di Kabupaten Wonosobo, Kebumen, Temanggung, dan Purworejo pada bulan April 2019 menemukan pengunaan elpiji 3 kilogram yang tidak tepat sasaran sebanyak 254 tabung. Sementara saat sidak di wilayah Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara dalam tiga bulan terakhir ditemukan 216 tabung elpiji 3 kilogram yang salah sasaran.***