SERANG, (PR).- Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan rotasi, mutasi dan promosi untuk pengisian jabatan pada eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang saat ini sedang dalam pembahasan. Ia berharap, mudah-mudahan dalam bulan ini pelantikan bisa dilaksanakan.
“Nanti masih dalam pembahasan, mudah-mudahan (pelantikan) dalam bulan ini,” kata Syafrudin kepada wartwan di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Serang, Rabu 4 September 2019.
Senada, Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin memastikan bulan ini akan dilaksanakan pelantikan untuk mengisi kekosongan jabatan pada eselon III dsan IV. Namun, saat ini prosesnya masih dalam pembahasan. “Masih dalam pembahasan, belum sampai tahap finalisasi. Bulan ini ada sih cuma kapan-kapannya nanti ke pak Wali Kota saja,” kata Subadri.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang Ritadi B Musinun menyampaikan, jumlah jabatan kosong untuk eselon III A sebanyak 14 jabatan, jumlah itu diantaranya karena pejabat sebelumnya mengikuti seleksi terbuka (open bidding) dan naik menjadi eselon II atau Kepala OPD. “Dari 14 itu, yang 11 kemarin lulus ikut seleksi umum JPT, promosi. Sisanya yang dua pensiun dan satu lagi meninggal, saat ini posisinya sudah di Plt kan, jadi sudah ada Plt nya,” kata Ritadi.
Langsung diisi
Menurutnya, karena prinsip dipemerintahan tidak boleh ada kekosongan. Maka, posisi eselon III yang ditinggalkan langsung diisi oleh seorang Plt berdasarkan rekomendasi dari kepala OPD terkait. Kemudian, pada jabatan eselon IV A terdapat lima posisi yang kosong. Sementara, kekosongan jabatan banyak terdapat diposisi eselon IV B dimana hingga saat ini banyak kelurahan yang masih belum terisi secara ideal.
“Tapi untuk pengelolaan dana kelurahan sudah cukup, masing-masing lima, karena lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” ucap dia kepada wartawan Kabar Banten, Masykur Ridho.
Kemudian, kata dia, untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu saat ini pihaknya sedang melakukan persiapan bersama dengan Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat). Sementara untuk waktu pelaksanaannya merupakan kewenangan dari Wali Kota sebagai kepala daerah. “Kayaknya gak lama, kalau konsepnya sudah siap dari Baperjakat sudah siap kita cek lagi ke OPD supaya tidak ada yang ganda jabatan atau nonjob,” kata dia.
Rotasi, mutasi dan promosi yang dilakukan, ujar dia, tidak subjektif berdasarkan penilaian Wali Kota saja tetapi melalui pendekatan daftar kepangkatan melalui usulan dari kepala OPD masing-masing. Kemudian, akan dibahas bersama Baperjakat dan ditentukan Wali Kota. Kedepan, ia menginginkan untuk rotasi, mutasi dan promosi melalui uji kompetensi yang mirip dengan seleksi terbuka eselon II.
“Kita kedepan akan seperti itu, kita ada anggaran , ada kegiatannya ingin uji kompetensi. Itu untuk pemetaan saja,” ujarnya.***