JAKARTA, (PR).- Sidang kabinet paripurna yang terakhir di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla diselenggarakan di Istana Negara, Kamis, 3 Oktober 2019. Dalam sidang tersebut, Jokowi mengklaim tentang adanya upaya pemerintah di bidang pembangunan infrastruktur, reformasi fiskal, reformasi struktural dan reformasi perlindungan sosial serta penanggulangan kemiskinan.
Dalam pembukaan sidang, Jokowi mengklaim telah berupaya menyusun sebuah fondasi bagi arah pembangunan nasional agar lebih tangguh, produktif, dan merata. Reformasi di bidang perlindungan sosial serta penanggulangan kemiskinan dikatakannya telah dilakukan dengan menyasar sekitar 40% masyarakat miskin.
Selain itu, reformasi di bidang fiskal juga telah dilakukan untuk membuat APBN menjadi semakin sehat dan mandiri. “Kita juga telah meletakkan fondasi bagi pembangunan indonesiasentris, bukan jawasentris, dalam melakukan percepatan di bidang infrastruktur. Kita juga telah memulai reformasi struktural, tetapi memang belum besar-besaran,” kata dia.
Terkait dengan reformasi struktural, Jokowi mengatakan, diharapkan pada lima tahun ke depan bisa melaksanakannya secara besar-besaran. Reformasi struktural dikatakannya bertujuan untuk meningkatkan daya saing, memangkas aturan serta prosedur yang menghambat dan berbelit-belit.
Ia mengatakan, selama lima tahun terakhir, penguatan di bidang monitoring, baik itu monitoring perencanaan dan eksekusi program, telah diupayakan. Semuanya diklaim berlangsung dengan baik.
“Saya melihat banyak hal yang telah berjalan karena itu keandalan proses eksekusi, efektivitas proses delivery harus menjadi penekanan dalam perancangan RPJMN tahun 2020-2024,” tuturnya.
Menurutnya, dalam lima tahun terakhir pemerintah telah banyak mengerjakan program dengan berbagai keterbatasan. Masih banyak pekerjaan rumah yang belum bisa diselesaikan.
Ia mengatakan, untuk persiapan implementasi APBN tahun 2020, program pembangunan SDM harus menjadi fokus pada tahun pertama. Namun demikian, fokus pembangunan SDM itu bukan berarti meninggalkan pembangunan infrastruktur.
“Karena itu, saya minta, reformasi pemerataan kualitas pendidikan yang fondasinya sudah disusun selama 5 tahun ini bisa kita lanjutkan. Program latihan kewirausahaan yang dimiliki masing-masing kementerian dan lembaga juga bisa disinergikan,” tuturnya.
Lima dimensi
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengelompokkan pencapaian pemerintah selama 5 tahun terakhir dalam 5 dimensi, yakni dimensi ekonomi, dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan serta dimensi pembangunan politik, hukum dan keamanan. Dari kelima dimensi itu, menurutnya, dimensi ekonomi yang paling berat pencapaiannya.
Ia mengatakan, perbandingan antara target yang tercapai dan tidak tercapai adalah sama, yakni 50:50. Beberapa yang tercapai terkait dengan inflasi, tingkat pengangguran terbuka dan penyediaan lapangan kerja. “Yang sulit tercapai, terkait pertumbuhan ekonomi atau tax ratio yang masih di bawah sasaran,” ujarnya.
Soal pertumbuhan ekonomi, ia mengatakan, rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir ada di seputaran 5%. Angka itu lebih rendah dibandingkan RPJMN tahun sebelumnya, dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi mendekati 5,5%-6%.
Pada periode 2010-2014, ujarnya, ada unsur booming harga komoditas yang membuat perekonomian tumbuh tinggi. Sementara ketika kabinet kerja dimulai, booming harga komoditas sudah berakhir.
“Akibatnya kita tumbuh di seputaran 5% yang mungkin dianggap lebih rendah. Tapi, paling tidak, ini termasuk yang relatif tinggi bagi ekonomi sebesar Indonesia,” ujarnya.***