JAKARTA, (PR).- Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, pekerjaan rumah dalam 100 hari pertama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin adalah memastikan terjaganya daya beli masyarakat.
“Hal itu krusial agar pertumbuhan ekonomi domestik tidak semakin melambat, dan tetap berada di kisaran 5,1 persen di akhir tahun,” ujarnya, Minggu 20 Oktober 2019, di Jakarta.
Seperti dilaporkan laman Antara, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang baru dilantik, pun diminta untuk kembali mengkaji rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan rencana pencabutan subsidi listrik kelompok 900 VA.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan pencabutan subsidi listrik 900 VA yang direncanakan pada awal tahun depan bisa memperlemah daya beli masyarakat dan akan menggerus semakin dalam pertumbuhan ekonomi.
"Kebijakan untuk pencabutan subsidi listrik kelompok 900 VA, misalnya harus dievaluasi ulang. Begitu juga dengan kenaikan iuran BPJS karena berisiko melemahkan daya beli," ujar dia.
Sejalan dengan upaya untuk menjaga daya beli, keberlanjutan pembangunan infrastruktur juga perlu dipastikan Jokowi-Ma'ruf. Proyek pembangunan infrastruktur menjadi stimulus ekonomi karena membuka lapangan kerja dan menggerakkan sektor ekonomi riil, termasuk bagi perekonomian di daerah. Dengan begitu, kebijakan ekonomi dapat berjalan inklusif ke seluruh lapisan masyarakat.
"Mulai dari bandara sampai jalan tol yang utilitasnya masih rendah bisa dioptimalkan, sehingga biaya logistik bisa turun ke bawah 20 persen. Janji pengembangan sumber daya manusia (SDM) pun bisa dilakukan secara paralel," katanya.***