PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengingatkan pemerintah tentang kasus proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat membahas anggaran pembiayaan pembangunan ibu kota baru Indonesia.
Sebelumnya, anggaran untuk membangun ibu kota baru Indonesia disebut hanya bisa dibiayai melalui APBN sebesar 20 persen.
Sementara itu, dalam RUU IKN disebutkan jika pembiayaan pembangunan ibu kota baru berasal dari sumber lain.
Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter Mardani Ali Sera, ia menyebutkan pemerintah harus belajar dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Baca Juga: Gala Sky Bertemu Eyang Tutut Soeharto, Reaksi Mengejutkan Jadi Sorotan
Pasalnya, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) berujar jika pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak diambil dari APBN.
Namun, pernyataan tersebut kemudian berbeda dengan fakta di lapangan ketika pemerintah mengambil dana dari APBN untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Selain itu, nilai pembiayaan yang berubah juga menjadi sorotan untuk pemerintah tidak melakukan kesalahan yang sama.
China sebagai pihak pemegang saham lainnya menyatakan jika pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa dilakukan dengan dana USD 5,1 miliar.