BANDUNG, (PR).- Belum meratanya musim hujan di Indonesia menyebabkan beberapa daerah masih mengalami kekeringan. Salah satu wilayah yang masih mengalami kekeringan ini terjadi di Nusa Tenggara Timur yaitu di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Alor.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo melalui pesan elektronik yang diterima Pikiran Rakyat menjelaskan, berdasarkan data BMKG hingga saat ini ada beberapa daerah yang belum turun hujan dan mengalami bencana kekeringan. BNPB mengirimkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan kaji cepat dan verifikasi permohonan Dana Siap Pakai (DSP).
“Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara mengirimkan surat permohonan bantuan DSP sebesar Rp 629.200.000 kepada BNPB untuk mengatasi bencana kekeringan. Biasanya, pada November sudah turun hujan. Namun saat ini, sejak bulan Mei hingga November baru turun hujan satu kali sehingga kondisi sangat kering. Selama ini BPBD melakukan droping air bersih kepada penduduk,” ungkap Agus, Jumat 22 November 2019.
Pemerintah Daerah Timor Tengah Utara, lanjut Agus, sudah menghabiskan dana sekitar Rp 100 juta untuk keperluan droping air bersih dengan alokasi 10 tangki per desa di 20 desa yang mengalami kekeringan. Berdasarkan keterangan BPBD Timor Tengah Utara terdapat 99 desa di 21 kecamatan yang terdampak bencana kekeringan.
TRC BNPB juga, lanjut Agus, melakukan kaji cepat dan verifikasi permohonan DSP dari Kabupaten Alor sebesar Rp 925 juta untuk mengatasi kekeringan. Terdapat 60 desa di 15 kecamatan di Alor yang mengalami bencana kekeringan. Selama ini BPBD Kabupaten Alor juga melakukan droping air bersih ke penduduk dengan menggunakan dana APBD yang ada.
Berdasarkan pantauan Pusdalops BNPB pada Jumat, 22 November 2019, beberapa wilayah yang masih mengalami kekeringan hingga November 2019 yakni 99 desa di 21 kecamatan di Timor Tengah Utara (NTT), 60 desa di 15 kecamatan di Alor (NTT), 27 desa 8 kecamatan di Flores Timur (NTT), 24 Desa 6 kecamatan Kabupaten Pati (Jawa Tengah), 2 Desa di Kabupaten Kendal (Jawa Tengah), 12 Kecamatan di Kabupaten Cirebon (Jawa Barat), 25 Desa di 8 Kecamatan di Kabupaten Brebes (Jawa Tengah), dan 7 Desa di 3 Kecamatan Kabupaten Karangasem (Bali).
“Solusi jangka pendek yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan melakukan distribusi air dan menggunakan dana dari APBD masing-masing. Jika masih kurang, maka BNPB akan memberikan DSP sesuai kebutuhan dari daerah,” ujar dia.
Sedangkan untuk solusi jangka panjang, kata Agus, BNPB mengimbau kepada pemerintah daerah melakukan penanaman pohon di daerah kritis dan daerah tangkapan air hujan dengan tanaman mempunyai potensi menyimpan air dalam tanah. Selain itu, BNPB bersama dengan komunitas masyarakat berusaha untuk melakukan aksi penyelamatan mata air seperti membersihkan sungai.***