/photo/2019/11/29/58920229.jpg)
JAKARTA, (PR).- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mendesak perlunya peningkatan alokasi dana untuk partai politik yang saat ini jumlahnya hanya Rp 1000 per surat suara.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menyebut hal ini penting untuk memperbaiki partai politik yang merupakan hulu dari sistem politik di Indonesia.
Ditemui usai mendampingi Mendagri Tito Karnavian pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 28 November 2019, Bahtiar menyebut langkah ini terbilang medesak karena perbincangan mengenai Pilkada langsung atau tidak tak akan selesai jika partai politik sebagai hulu terkendala dalam menyelenggarakan kaderisasi dan pendidikan politik.
Baca Juga: Masalah Blangko E-KTP Tak Kunjung Selesai
"Karena parpol yang menyediakan kader untuk dipilih dalam Pemilu baik calon kepala daerah, calon Presiden, dan calon Legislatif, maka yang harus dibenahi adalah memastikan parpol itu sehat," ucap Bahtiar.
Menurut dia, partai politik di Indonesia jumlahnya mencapai 73. Pemilu menjadi ajang seleksi parpol untuk melihat berapa idealnya parol yang ada.
Namun dalam perjalanannya, dalam penyelenggaraan fungsi dasar saja partai cukup kewalahan karena terbatasnya sumber dana.
Seperti diketahui sumber dana parpol selama ini hanya didapat partai itu sendiri, sumbangan publik yang legal, dan alokasi anggaran parpol dari pemerintah.
"Yang pada 2016 jumlahnya (bantuan tersebut) hanya Rp 108 per suara, 2017 menjadi Rp 1000 suara. Totalnya untuk sembilan parpol itu Rp 121 M, padahal biaya operasional partai saja cukup tinggi. Kantor DPP misalkan bisa menghabiskan Rp 2,5 milyar untuk operasional gedung saja. Kalau parpol tidak di-back-up pertumbuhan partai politik kita tidak sehat, akhirnya hanya orang yang punya modal cukup saja yang bisa jadi pemimpin partai, itu enggak sehat," ucap dia.