JAKARTA, (PR).— Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil menyarankan agar fraksi-fraksi di MPR melakukan pengkajian yang mendalam terlebih dahulu terhadap isu-isu yang ingin dikedepankan dalam amandemen. Kemudian, hasil dari kajian tersebut disampaikan kepada masyarakat.
"Sehingga harus ada kondisi objektif. Dikaji satu demi satu sehingga rakyat Indonesia menyadari bahwa ada sesuatu yang bolong," kata Nasir saat menjadi pembicara pada diskusi dengan tema "Membaca Arah Amandemen UUD 1945" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Menurut Nasir hal ini perlu karen hingga saat ini, masing-masing fraksi di MPR masih dalam tahap mengagas ide dan belum terkonsolidasi dengan baik terkait isu apa saja yang ingin disampaikan ke publik. Apalagi amendemen UUD 1945 dinilai belum mendesak dilakukan saat ini juga.
"Sehingga kemudian masyarakat bisa memahami perubahan atau amandemen bukan hanya didasarkan ke firasat dan siasat, tapi berdasarkan akal sehat," ujarnya.
Baca Juga: PKS Sebut Amandemen UUD 1945 Cuma Keinginan Elite Politik
Adapun mengenai isu-isu yang belakangan hangat seperti presiden dipilih MPR dan masa jabatan presiden ditambah menurut Nasir harus mendengarkan suara rakyat. Dia meminta rencana perubahan itu harus digagas dengan matang. Nasir ingin perubahan itu harus bebas dari kepentingan partai politik semata.
“Cara menyerap aspirasi rakyat adalah dengan melakukan referendum kepada rakyat. Nanti, lanjutnya, bisa terlihat apakah masyarakat menyetujui dengan dua rencana itu. Harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa ada yang bolong dari amendemen sekarang, sehingga harus jelas apa yang harus diubah," katanya.
Lebih lanjut Nasir mengatakan, sama seperti isu amendemen lainnya, saat ini rencana itu belum ada pembahasan lanjutan. Nasir mengatakan masih panjang perjalanan dua wacana tersebut untuk digagas oleh negara.
"Peta kekuatan di MPR masih ingin menggagas apa yang dia inginkan. Jadi ini belum terpikirkan dengan baik. Belum ada satupun konsolidasi ide terkait isu dan wacana terkait hal tersebut," ujarnya.***