JAKARTA, (PR).- Partai Golkar dalam Musyawarah Nasionalnya di Jakarta, Kamis 5 Desember 2019 merekomendasikan pencabutan moratorium Daerah Otonomi Baru.
Hal ini disampaikan pimpinan Komisi B, Siti Aisyah yang mengulas program-program umum dalam penguatan partai dan kader untuk partai berlambang pohon beringin ini di lima tahun ke depan.
Dalam rekomendasinya, selain mencabut moratorium DOB, DPP Partai Golkar juga harus mempersiapkan sistem kaderisasi komprehensif yang dilakukan selambant-lambatnya satu tahun setelah pelaksanaan Munas X.
Hal yang harus diperhatikan, kata Siti, mencakup pada kaderisasi berjenjang d semua tingkatan, merangkul berbagai kelompok fungsional seperti mahasiswa, guru, petani, nelayan, hingga memperhatikan keterwakilan perempuan dan kader muda.
Baca Juga: Hormati Senior, Golkar Tawari Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Panjaitan Jabatan Kehormatan
"Sebagai upaya konsolidasi di tubuh partai perlu dilakukan regenerasi pengurus organisasi di tingkat desa atau kelurahan dan kecamatan dengan memperhatikan batas usia," kata Siti di arena Munas.
Menurut dia dalam rangka penguatan kapasitas kader ini perlu didirikan sebuah lembaga pendidikan dan latihan yang dinamakan Akademi Partai Golkar.
Hal itu dilakukan sembari melanjutkan kembali dana pembinaan kepada DPD Provinsi dan di DPD Kabupaten Kota dan Hasta Karya sebagai wujud kepeduliaan DPP Partai Golkar terhadap pengembangan partai.
"Perlu kajian khusus tentang sistem pemilihan kepemimpinan internal Partai Golkar di semua tingkatan yang memerhatikan kualitas kader dari segi PDLY dan menghindari politik transaksional," ucap dia.
Dalam rekomendasi itu dinyatakan pula perlunya sistem komunikasi dan digitalisasi data informasi yang mudah diakses oleh seluruh kader Partai Golkar dan masyarakat luas dalam rangka mewujudkan partai yang lebih modern dengan melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, serta periodik dan berkelanjutan.