/photo/2019/12/08/1842856830.jpg)
JAKARTA, (PR).- Ribuan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) tidak beroperasi. Presiden Joko Widodo menginstruksikan supaya ada revitalisasi Bumdes. Terlebih lagi, pemerintah akan mulai menyalurkan dana desa pada tahun 2020.
Jokowi menyebutkan, setidaknya ada 2.188 Bumdes tidak beroperasi. Sementara itu, sebanyak 1.670 Bumdes beroperasi, tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa.
“Jadi, tolong ini menjadi catatan. Saya minta Bumdes-Bumdes mulai di scaling up, disambungkan, diintegrasikan dengan supply chain nasional,” katanya saat memberikan sambutan dalam rapat terbatas mengenai dana desa di Kantor Presiden, Rabu 11 Desember 2019.
Baca Juga: Ditanya Susunan Dewan Pengawas KPK, Presiden Jokowi: Sudah, tapi Belum
Menurut Jokowi, revitalisasi Bumdes diperlukan supaya produk-produknya bisa masuk ke pasar nasional maupun internasional. Saluran distribusi produk perlu dibuka seluas-luasnya. Selain itu, Bumdes juga dinilainya perlu diberikan kesempatan untuk bermitra dengan pelaku usaha lain, utamanya pelaku usaha besar.
Ia menyinggung tentang Bumdes ketika menyatakan bahwa alokasi dana desa perlu diarahkan ke sektor-sektor yang produktif, seperti pengolahan pascapanen, industri-industri kecil di desa, budidaya perikanan, desa wisata, dan industrialisasi pedesaan.
Baca Juga: Bukan untuk Menggaji Pengangguran, Presiden Jokowi Jelaskan Dua Tujuan Kartu Prakerja
Tahun 2020, anggaran dana desa sebesar Rp 72 triliun. Adapun selama lima tahun terakhir, sudah Rp 329,8 triliun dana desa yang dikeluarkan.
Jokowi menginginkan supaya dana desa itu bisa dilakukan secara efektif. “Memiliki dampak signifikan pada desa, terutama percepatan pengembangan industri perdesaan dan mengurangi kemiskinan,” katanya.***