PIKIRAN RAKYAT - Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur semakin menguat.
Meski demikian megaproyek ini disinyalir hanya akan menguntungkan sejumlah elite saja.
Pasalnya sejumlah elite politik dan koleganya memiliki konsesi industri ekstraktif di atas lahan yang luasnya mencapai 180.965 hektar itu.
Dalam laporan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil yang diterima oleh “PR”, Rabu, 18 Desember 2019, menyebut adanya indikasi itu.
Disusun bersama oleh Forest Watch Indonesia, Jatam, Jatam Kaltim, Pokja 30, Pokja Pesisir & Nelayan, Trend Asia, Walhi, dan Walhi Kaltim penguasaan konsesi didominasi oleh Sukanto Tanoto serta Hashim Djojohadikusumo.
Selain itu ada juga pengusaha-pengusaha lainnya yang terkait dengan 158 konsesi tambang, sawit hingga hutan.
Merah Johansyah dari Jatam menyebut kawasan Ibu Kota Negara (IKN) ini sederhananya dibagi tiga ring.
Ring satu seluas 5.644 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, ring dua seluas 42.000 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Ibu Kota Negara (IKN), dan ring tiga seluas 133.321 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara.