PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyahari sepakat dengan langkah pemerintah Indonesia untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri Tiongkok terkait muslim Uighur.
Akan tetapi, Kharis meminta pemerintah menyatakan sikap agar Tiongkok memberikan kebebasan beragama terhadap warga negaranya.
"Menurut saya harus ada pernyataan sikap. Sikap itu bisa saja mengimbau jangan dilakukan pembatasan beribadah, berikan kebebasan untuk menjalankan agama bagi muslim yang ada di Uighur. Ada keberpihakan terhadap penindasan pada muslim Uighur," ujar Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangan persnya, Kamis 26 Desember 2019.
Baca Juga: Aksi Balik Badan Warnai Unjuk Rasa Peduli Muslim Uighur di Kota Sukabumi
Kharis mengatakan, DPR sepakat Indonesia tidak usah campur tangan dengan urusan dalam negeri Tiongkok. Namun, sebagai negara muslim, Indonesia diharapkannya mengambil sikap.
"Saya sepakat untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri. Jadi, sesuai dengan politik luar negeri kita, tapi jika terjadi penindasan, pelanggaran HAM, apalagi ini definitif sekali yang ditindas, yang seperti dalam berita disebut adalah orang Islam, Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya muslim, saya kira tidak bisa tinggal diam," kata Anggota DPR dari Fraksi PKS itu.
"Minimal dengan pernyataan, oke kita tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain sebagai sikap kita selama ini kepada seluruh negara di dunia, karena bebas aktif. Namun, pernyataan dukungan, sikap pemerintah Indonesia itu tak bisa tinggal diam terkait dengan adanya hal-hal seperti yang banyak negara menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di Tiongkok, di Uihgur," ucap dia.
Baca Juga: Kasus Kemanusiaan di Uighur, DPRD Jabar Desak Pemerintah Pusat Ambil Sikap
Terkait rencana sejumlah ormas Islam di Indonesia yang akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta, Jumat 27 Desember 2019, Abdul Kharis Almasyahari mendukung dan meminta agar aksinya berjalan damai dan pesan dukungan untuk Uighur dari aksi itu mendunia.