PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melayangkan protes terhadap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), lantaran dirinya tidak dapat memecat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang korup.
Upaya ini didukung Rektor Universitas Diponegoro Semarang, Yos Johan Utama. Namun, pakar hukum tata negara ini berpendapat jalan Ganjar tak akan mudah.
Baca Juga: Mimpi Putri Delina sebelum Makam Ibunya Dibongkar
Baca Juga: Baru 20 Menit Tinggalkan Dermaga, Penumpang KMP Mulia Panik Seorang ASN Terjun ke Laut
Selama ini peraturan pemerintah terhadap sanksi ASN memang masih permisif. Peraturan ini pun seolah melindungi ASN yang melakukan tindakan pelanggaran berat.
“Saya mendukung langkah Pak Ganjar yang melayangkan nota protes dan meminta pemerintah mereview peraturan-peraturan terkait ASN. Jangan sampai ada oknum-oknum ASN jahat yang berlindung di balik ketentuan-ketentuan tersebut. Ketentuan-ketentuan itu seolah menjadi barikade mereka,” kata Yos.
Berkaca dari beberapa pengalaman di berbagai daerah, sejumlah kasus pemberian sanksi terhadap ASN memang terlalu ribet dilakukan.
Meski ASN sudah terbukti melakukan pelanggaran berat seperti korupsi, namun hukuman tidak dapat langsung diberikan dengan tegas.
Baca Juga: Nadiem Makarim Berharap Film Anak Bangsa Go Internasional Bersama Netflix
“Selalu banyak hal yang berkaitan dengan administrasi, prosedur dan segala macam. Sebelum sanksi diberikan, harus menunggu gugatan di pengadilan atau syarat-syarat lainnya. Kenapa tidak dipermudah, khususnya bagi mereka yang sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran berat,” ujarnya.