PIKIRAN RAKYAT - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tidak menggunakan kekuasaan politiknya dalam memenuhi kepentingan pribadi seperti memutasi pegawai negeri sipil (PNS) tanpa alasan yang kompeten.
"Jangan sampai karena bupatinya ganti, kemudian digeseri semua itu. Penempatan itu harus sesuai dengan kompetensinya," kata Wapres Ma'ruf Amin saat menerima audiensi PNS penerima Penghargaan ASN Tahun 2019 di Kantor Wapres Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020.
Mutasi PNS akibat kepentingan politik kepala daerah hanya akan menyebabkan kinerja birokrasi semakin buruk sehingga berdampak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Komisioner KPU Sadar Telefon Genggamnya Disadap KPK sejak Tahun Lalu
Wapres Ma'ruf pun meminta secara langsung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo untuk menindak tegas praktik nepotisme tersebut, baik di pusat maupun daerah.
"Saya kira Pak Menteri PANRB, jangan ada perubahan pimpinan akibat Pilkada yang kemudian merusak kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan politik. Jadi mereka (ASN) harus benar-benar terjamin," tegur Wapres, dilansir Antara.
Wapres mengatakan mutasi tanpa pertimbangan kompetensi pegawai tersebut pernah terjadi di suatu daerah, yakni kepala pasar menjadi kepala sub-dinas pendidikan. Sehingga, kompetensi minim yang dimiliki pegawai tersebut membuat pelayanan pendidikan menjadi lemah.
"Dulu ada cerita kepala pasar menjadi kepala Sudin pendidikan, sehingga antara pasar dan pendidikan kan jadi tidak nyambung," imbuhnya.