PIKIRAN RAKYAT - Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI) Marsekal (Purn) Chappy Hakim mengatakan pemerintah Indonesia perlu memperkuat pagar imajiner di sejumlah perairan perbatasan yang berpotensi menimbulkan sengketa, termasuk Natuna.
"Harus ada pagar imajiner. Dalam konteks ini bisa berupa patroli udara, laut, apapun itu, yang jelas kehadiran negara di perbatasan yang kritis menjadi prioritas utama kalau kita tidak mau berhadapan dengan sengketa perbatasan," ujar Chappy dalam diskusi yang diselenggarakan PSAPI di Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020, dilansir Antara.
Pernyataan Chappy dilontarkan menyangkut konflik di perairan Natuna yang melibatkan kapal nelayan dan coast guard Tiongkok.
Baca Juga: Tanpa Sebab yang Jelas, Kabut Asap Tiba-tiba Selimuti Batam
Chappy mengatakan, prinsip pertahanan dan keamanan suatu negara sama layaknya keamanan sebuah rumah. Sebuah pagar diperlukan untuk memastikan rumah atau negara aman dari serangan.
Jika menyangkut perbatasan di wilayah darat, kata dia, pagar bisa mudah dibangun dengan tembok beton. Lain halnya dengan perbatasan di wilayah perairan yang membutuhkan pagar imajiner berupa patroli keamanan.
Dia menekankan sejarah mencatat bahwa banyak penyebab perang terjadi lantaran disebabkan sengketa perbatasan. Kasus konflik Natuna, menurut dia, menjadi pelajaran bagi bangsa bahwa Indonesia belum cukup memberikan perhatian membuat pagar imajiner di perairan tersebut.
Baca Juga: Reformasi Industri Asuransi, OJK: Butuh Dua Tahun
Sementara itu secara terpisah, terkait konflik Natuna ini, wartawan senior Parni Hadi yang turut hadir dalam diskusi PSAPI berpandangan bahwa konflik Natuna harus diselesaikan dengan jalan perdamaian.