PIKIRAN RAKYAT - Peran hakim yang bertanggung jawab di Mahkamah Konstitusi disentil terkait isu penghapusan Presidential Threshold (PT) 20 persen.
Sejumlah tokoh baik dari DPD, Partai Gerindra, hingga masyarakat lainnya saat ini sedang memperjuangkan penghapusan PT 20 persen.
Sebelumnya, pengajuan penghapusan PT 20 persen tersebut sempat diajukan tetapi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Meskipun mendapatkan penolakan, para pihak penggugat masih optimistis untuk memperjuangkan penghapusan PT 20 persen.
Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Refly Harun, pengamat politik, Rocky Gerung meyakini jika MK akan memberikan keputusan yang bermutu terkait permintaan penghapusan PT 20 persen.
"Saya selalu percaya bahwa situasi sejarah kita hari ini aakan memaksa MK untuk menghasilkan keputusan yang bermutu supaya dia diingat tentang fungsinya di tengah masyarakat," kata Rocky Gerung.
Sebagai salah satu lembaga hukum tertinggi di Indonesia, MK memiliki fungsi pengawasan terhadap konstitusi yang tugasnya memastikan jika setiap Undang-Undang yang dibuat tidak merusak Indonesia sebagai negara hukum dan tidak membebani masyarakat.