PIKIRAN RAKYAT - Gara-gara negara terus ditagih perusahaan asing, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD membongkar dugaan adanya maling uang rakyat di tubuh Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Tak main-main, Mahfud MD menyebut dirinya sedang mengungkap dugaan adanya maling uang rakyat dengan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dijelaskan Mahfud MD, Kemenhan meneken kontrak dengan Avanti, Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat.
Padahal, saat itu dalam menjalankan proyek tersebut belum tersedia anggaran.
Baca Juga: MotoGP Digelar, Pemerintah Dorong Keterlibatan UMKM Lokal
“Tentang adanya dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian negara atau berpotensi menyebabkan kerugian negara karena oleh pengadilan. Ini kemudian diwajibkan membayar uang yang sangat besar,” terang Mahfud saat konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta pada Kamis, 13 Januari 2022 sebagaimana dilansir dari Antara News pada Jumat, 14 Januari 2021.
Dalam hal ini adalah pengelolaan Satelit untuk Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur yang terjadi sejak 2015 hingga saat ini.
Kewajiban tersebut kata dia, lahir dari sesuatu yang secara prosedural salah dan melanggar hukum.
Baca Juga: Memerangi Materi Iklan Berbahaya dan Iklan Menyesatkan: Bagaimana MGID Melindungi Pengguna
"Kementerian Pertahanan pada 2015, sudah lama, melakukan kontrak dengan Avanti untuk melakukan sesuatu, padahal anggarannya belum ada,” ucap Mahfud menjelaskan.