PIKIRAN RAKYAT - Kabar dua Warga Negara Indonesia yang terinfeksi Corona di Indonesia beberapa waktu lalu membuat respons publik atas isu ini semakin meningkat. Selain mencari ramuan yang bisa mencegah, kepanikan masyarakat juga terlihat dengan adanya "panic buying" terutama untuk sejumlah perlengkapan kesehatan dan bahan-bahan pangan. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar pun mendorong pemerintah untuk segera menyikapi fenomena ini.
Politisi PKB yang menjabat wakil Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) di DPR ini menilai, salah satu langkah yang bisa dilakukan di antaranya dengan memastikan ketersediaan perlengkapan kesehatan serta bahan-bahan pangan. Selain itu, dia berharap agar Masyarakat tidak dengan mudah panik dan cermat dalam mengolah informasi terkait virus corona yang diterima.
"Jadi semua pihak mesti terlebih dahulu mencari tahu dan memastikan kebenaran berita tersebut, serta agar masyarakat dapat menjalani hidup sehat dan bersih," kata pria yang akrab disapa Gus Ami ini, Kamis 5 Maret 2020.
Baca Juga: Pejabat Pemkab Bogor yang Terjerat OTT Ditetapkan Jadi Tersangka
Tidak hanya soal ketersediaan stok, Ketua Umum PKB ini pun juga meminta kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan pabrik produksi masker dan juga pabrik sejumlah perlengkapan kesehatan lainnya untuk menambah produksi barang-barang tersebut. Mengingat perlengkapan tersebut saat ini banyak diperlukan oleh masyarakat.
"Pemerintah juga harus menginformasikan kepada masyarakat untuk tidak menimbun perlengkapan kesehatan maupun bahan pangan, terutama yang akan digunakan untuk keperluan komersial yang berlebihan, serta bersama aparat keamanan untuk memberikan sanksi tegas kepada para penimbun masker dan perlengkapan kesehatan lainnya yang meningkatkan harga sampai jauh dari harga normal,” ujarnya.
Hal senada disampaikan, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel. Menurut politisi NasDem ini, tindakan aji mumpung seperti menimbun masker dan bahan pangan memang layak dipidana.
Baca Juga: Demi Terhindar Virus Corona, Adi Nugroho Rela Beli Masker Seharga Jutaan Rupiah
Pemerintah harus menindak para pelaku secara tegas dan cepat, sebelum kepanikan masyarakat semakin meningkat. Kondisi kedaruratan ini jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan menimbulkan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan politik.
“Pemerintah harus membentuk tim satgas penanganan para pelaku aji mumpung yang bertujuan memperkaya diri sendiri dengan sanksi pidana, bahkan jika sudah mengarah ke instabilitas nasional dengan pidana subversif,” kata Gobel.
Di sisi lain, Gobel juga mendorong Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Bulog, dan BUMN untuk meningkatkan kekuatan stok pangan dan alat medis pelindung diri. Saat ini, sambung Gobel, ia melihat dari berbagai pemberitaan dan informasi dari berbagai sumber kemungkinan adanya kekurangan pasokan dan stok.
Baca Juga: Gara-gara Virus Corona, Layanan Perbaikan iPhone dari Apple Makan Waktu Lebih Lama
“Melihat situasi ini, saya melihat ada potensi kekurangan dan kenaikan harga sejumlah alat medis pelindung diri untuk mencegah penyebaran virus Corona. Pemerintah dan industri harus dengan segera melakukan koordinasi antara eksekutif dan legislatif, meningkatkan produksi sebesar sekitar 50 persen. Hal itu untuk mengantisipasi adanya lonjakan permintaan, pembelian karena panik, penimbunan, dan penyalahgunaan,” ucap dia.
Oleh sebab itu, Gobel mengimbau Pemerintah dalam hal ini Kominfo harus berdiri di garis depan sebagai koordinator pendistribusian informasi yang benar secara cepat dan tepat waktu dalam satu Tim Satgas Virus Corona untuk mengamankan ketersedian dan pasokan barang strategis.
Saat yang sama, di dalam tim itu juga harus ada unsur polisi siber yang melakukan patroli lalu lintas berita di lini media manapun yang mengarah pada informasi hoaks dan meresahkan masyarakat untuk kemudian diblokir dan diinvestigasi penyebarnya.***