/photo/2020/03/08/1228855229.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Pesan Presiden Joko Widodo di Istana Negara agar ketersediaan bahan pokok menjelang bulan puasa dan lebaran nampak kurang dipahami. Pasalnya, stok bawang putih dan buah impor di pasaran mulai mengkhawatirkan, padahal bulan puasa tinggal kurang dari 50 hari lagi.
Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional, Anton Muslim Arbi menilai kelambanan pemberian Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai ketidaksensitifan terhadap kepentingan warga dan berkesan adanya nuansa ‘pilih-pilih tebu’ untuk kepentingan politik.
"Kami mengeluhnya dari kemarin. Kelambanan proses perizinan ini, membuat stok bawang putih menipis dan harga akan naik. Proses perizinan dan berlarut-larut, membuat curiga ada unsur politis di belakangnya," kata Anton di Jakarta, akhir pekan lalu.
Baca Juga: Meghan Markle Buat Ibu Tiri Pangeran Harry Geram karena Unggahan Fotonya
Ia mengaku sudah pernah mengingatkan agar orang partai tidak ditempatkan pada pos menteri strategis. Dikatakan, urusan izin bukan hal baru. Sedangkan dunia usaha perlu kepastian.
"Birokrasi kok seperti ini? Kalau semua sudah oke, diproses dong supaya (izin) cepat keluar," tuturnya.
Keluhan yang sama juga disuarakan Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) yang meminta pemerintah agar segera menerbitkan Surat Perizinan Impor (SPI) dan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) baru agar proses dan waktu barang tiba di Indonesia bisa lebih cepat. Ketua II Pusbarindo Valentino mengungjapkan, dari sekian banyak anggota yang mengajukan RIPH dan SPI, namun hanya 1 anghota yang memperoleh izin impor hingga kini.
Baca Juga: Jajaran Dinas Kesehatan TNI AU Siap Hadapi Tantangan Penyakit Baru Seperti Corona
Padahal, RIPH dari Kementerian Pertanian seharusnya bisa lebih cepat keluar terutama untuk perusahaan-perusahaan yang proses administrasinya sudah clean and clear, serta rekam jejaknya jelas.