PIKIRAN RAKYAT - Koalisi Masyarakat Sipil yang merupakan gabungan dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat meminta pemerintah lebih terbuka memberi informasi kepada publik terkait pandemik virus corona atau COVID-19.
Koordinator KontraS Yati Andriyani yang merupakan bagian dari Koalisi menyebut kalau sejak virus ini merebak di Tiongkok, pemerintah terkesan tidak serius. Bahkan melalui pernyataan pejabat dan elitenya, pemerintah seakan meremehkan serangan virus ini.
Dalam pernyataannya, Jumat 13 Maret 2020 koalisi menyebut hal itu juga diperlihatkan lewat penolakan Indonesia atas prediksi Universitas Harvard mengenai kemungkinan corona sudah sampai di Indonesia. Padahal prediksi ini bisa digunakan untuk membuat kebijakan antisipatif.
Baca Juga: Didi Riyadi Sempat Ingin Berjodoh hingga Minta Nomor HP, Ayu Ting Ting Ungkap Hubungan sang Drumer Element dengan Bilqis
"Sikap meremehkan dan cenderung anti-sains ini sedikit banyak telah membuat pemerintah tergagap manakala virus ini benar-benar datang. Sementara pemimpin negara tetangga sudah jauh hari menyiapkan langkah antisipasi," kata Yati.
Beberapa yang dilakukan negara tetangga seperti memperluas kampanye layanan masyarakat, menyiapkan rumah sakit, menetapkan prosedur dan protokol di pelbagai sarana publik. Sementara pemerintah seperti ketinggalan karena sejak awal cenderung minim inisiatif.
"Kegagapan ini nampak dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan baik oleh pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah. Koordinasi yang lemah antara pusat dan daerah, hingga miskomunikasi antara Kementerian Kesehatan dengan instansi lainnya," ucap dia.
Baca Juga: Personil Gabungan Masih Bersiaga di Lokasi Bencana Gempa Bumi Sukabumi, Turut Evakuasi Warga dan Harta Bendanya
Premis yang keliru juga terlihat lewat insentif yang tak masuk akal untuk industri pariwisata termasuk membayar buzzer. Padahal dana untuk fasilitas kesehatan lebih diperlukan dan mendesak.
Sementara negara lain menutup diri, Indonesia malah membuka diri dengan alasan untuk melindungi pariwisata. Informasi yang tertutup ini pada akhirnya akan memberi sinyal keliru pada publik dan menurunkan kewaspadaan yang bisa berakibat pada penularan wabah.
"Kami menyesalkan dan menggugat cara pemerintah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami menilai apa yang dilakukan pemerintah jauh sekali dari pemenuhan hak konstitusional rakyat," ucap dia.
Baca Juga: Isak Tangis Warga Ciamis Pecah di Tengah Doa Meminta Dijauhkan dari Virus Corona
Sementara itu, Direktur YLBHI yang juga bagian dari koalisi, Asfinawati menyebut pemerintah harus mengubah dan memperbaiki mekanisme respon atas pandemik ini dengan menyediakan informasi publik yang benar, lengkap dan berkala. Perlu juga pemantauan yang cermat dan menjamin mutu manajemen penelusuran kasus yang teliti dan transparan.
"Uji laboraturium yang luas tidak boleh dimonopoli Kemenkes, dengan juga memperbanyak testing. Mendukung upaya Pemda melakukan uji laboratorium untuk pengujian pasien hingga upaya pencegahan dan pengendalian infeksi yang cermat," ucapnya.
Menurut dia, respons pemerintah yang akurat, cepat, dan bertanggung jawab justru akan berdampak positif dan memulihkan kepercayaan publik. Hal ini juga dipercaya akan meningkatkan kesiapan warga.
Baca Juga: Kapten PSS Sleman Ingin Main Enjoy Lawan Persib Bandung, Sebut Hal Ini Jadi Kunci
"Pemerintah hendaknya membenahi manajemen komunikasi publik dengan membatasi dan bila perlu melarang semua bentuk komunikasi publik dari pejabata yang tidak memiliki relevansi di bidang medis. Termasuk media, hendaknya tidak perlu mencari narasumber dari pejabat yang tidak punya kecakapan," ucap dia.
Lebih jauh lagi, koalisi menilai perlunya menjaga hak privasi warga mengingat potensi stigma dan diskriminasi yang tinggi. Oleh karena itu pemerintah harus memastikan upaya untuk meminimalisir stigma dan diskriminasi ini. "Manajemen kasus yang baik perlu untuk menghindari stigma terhadap pasien," ucap dia.
Untuk diketahui, selain KontraS dan YLBHI, Koalisi Masyarakat Sipil juga diisi oleh sejumlah LSM lainnya yang bergerak di banyak bidang. Di antaranya Lokataru, YLBHI, LBH Masyarakat, WALHI, PKBI, YLKI, P2D, Migrant Care, dan AJAR.***