kievskiy.org

Inkonsistensi Jokowi Disorot, Terungkap Rakyat 'Ditumbalkan' demi Ibu Kota Baru

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.*
Presiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.* /ANTARA

PIKIRAN RAKYAT - Ekonom senior Faisal Basri mengkritik inkonsistensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal anggaran untuk membangun ibu kota negara (IKN) baru.

Faisal Basri mengatakan, Jokowi pernah menyebut bahwa pembangunan ibu kota baru tidak akan menggunakan dana APBN. Namun, yang kini terjadi justru berlawanan dengan ucapannya itu.

"Pak Jokowi pernah mengatakan, 'Saya pastikan pembangunan ibu kota ini tidak menggunakan APBN.' Jadi, tidak berkelahi dengan kepentingan rakyat banyak," kata Faisal Basri.

"Tiba-tiba, lebih dari separuh dari APBN. Ini parah sekali. Ini ratusan triliun, lho. Dan kemarin kita dengar akan diambil dari dana PEN," tutur Faisal Basri dikutip dari kanal Youtube Indonesia Lawyers Club yang tayang pada 21 Januari 2022.

Baca Juga: Kasus Arteria Dahlan Bisa Jadi Pengingat untuk Tetap Memelihara Bahasa Daerah

Faisal Basri mengatakan, jika dana PEN digunakan untuk membangun ibu kota baru, maka sama saja dengan mengorbankan kepentingan rakyat.

"Dana PEN ini untuk rakyat, kan. Untuk UMKM. Dana PEN ini, kalau teman-teman lupa, program pemulihan ekonomi nasional. Jadi rakyat langsung dikorbankan demi ibu kota yang bersifat fisik dan (sebenarnya) bisa ditunda," kata Faisal Basri.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap rencana pemerintah mencatut anggaran PEN untuk membangun ibu kota baru.

Baca Juga: Perancang Istana Negara Ibu Kota Baru Protes ke Jokowi: Maaf Mimpi Bapak Gak Kesampaian

"Seperti diketahui untuk tahun 2022 paket pemulihan ekonomi sebesar Rp 450 triliun masih belum dispesifikasi seluruhnya," kata Sri Mulyani.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat