PIKIRAN RAKYAT - Ibu kota baru atau ibu kota negara (IKN) disebut bisa membuat Indonesia menjadi negara yang otoriter.
Hal tersebut berkaitan dengan sistem pemerintahan yang akan diterapkan di IKN.
Beberapa waktu yang lalu, pemerintah mengumumkan jika sistem pemerintahan di IKN akan menggunakan sistem otorita.
Dalam sistem otorita yang akan diterapkan di IKN, pemimpin merupakan orang yang dipilih oleh Presiden.
Baca Juga: Jokowi Ada di Ujung Jurang, Kesuksesan Presiden Dianggap Palsu
Ketika pemimpin tersebut dipilih Presiden, berarti tidak ada hak rakyat untuk memilih pemimpinnya.
Tidak hanya itu, karena kepala otorita bertanggung jawab langsung terhadap Presiden, fungsi DPR juga tidak ada di IKN.
Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Rocky Gerung Official, pengama politik menyebutkan jika hal tersebut didesain untuk menghalangi demokrasi.
"Bahkan kita dalam sistem presidensial demokrasinya lebih terasa individual. Kalau sistem parlementer ya bisa lah orang tawar-tawar dengan partai politik. Namun, di dalam sistem presidensial semua harus berdasarkan legitimasi langsung dari rakyat," kata Rocky Gerung.