PIKIRAN RAKYAT - Kondisi keuangan di Indonesia dalam pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur disebut membuat Istana Negara dalam kepanikan.
Kepanikan itu ditunjukkan dengan ide MPR yang ingin membuat PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara).
Namun, menurut pengamat politik, Rocky Gerung disusunnya PPHN merupakan pelanggaran terhadap aturan negara.
Pasalnya, dengan PPHN, Presiden selanjutnya yang akan menggantikan Joko Widodo (Jokowi) akan terikat untuk meneruskan proyek pembangunan yang dilakukan pada rezim sebelum ia memimpin.
Baca Juga: Viral Sosok Pria Mirip Ashraf Sinclair hingga Diminta Bertemu Bunga Citra Lestari
Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Rocky Gerung Official, pengamat politik tersebut melihat jika Istana Negara saat ini sedang panik dengan kondisi keuangan yang ada sehingga membuat PPHN untuk mengikat Presiden baru terhadap proyek ibu kota baru atau ibu kota negara (IKN).
"Jadi sebetulnya memang ada kepanikan di istana setelah dihitung-hitung memang tidak ada uang masuk ke situ, apalagi kemarin habis ditegur oleh IMF untuk jangan minta bantuan sama sistem moneter untuk membiayai bagian fiskal," kata Rocky Gerung.
Baca Juga: IMF Minta BI Hentikan Aliran Dana ke APBN, Sikap Jokowi Buat Sri Mulyani Tak Tahan
Pada beberapa waktu yang lalu, IMF (International Monetary Fund) memberikan teguran kepada BI (Bank Indonesia) untuk tidak mengalirkan dana lagi ke APBN.