PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (Waketum MUI) Anwar Abbas mendorong agar dialog selalu dikedepankan pemerintah dalam menyikapi perbedaan pendapat.
Anwar Abbas tak setuju jika ada pihak yang berbeda pendapat dengan pemerintah kemudian langsung dijerat dengan pasal.
"Hari ini saya lihat, ketika ada orang yang berkata salah, langsung dijerat dengan pasal, dengan Undang-Undang dan hukum. Pendekatannya langsung pendekatan hukum. Padahal pendekatan dalam kehidupan kita ini bisa multi, kita bisa mengedepankan pendekatan dialogis, pendekatan musyawarah," tutur Anwar Abbas.
"Kalau ada orang berbeda pendapat dengan kita, misal Habib Rizieq beda pendapat, jangan langsung dijerat dengan pasal yang ada di Undang-Undang ITE. Tetapi, langsung kita ajak berdialog, berdiskusi," ucapnya lagi.
Baca Juga: Pesawat Jatuh di Perkemahan Cibubur, Sky Ranger 912 Rusak Parah Tabrak Pohon Pisang
Anwar Abbas mengatakan, ada 3 kemungkinan mengapa bisa terjadi perbedaan pendapat.
Pertama karena perbedaan informasi yang diterima. Kedua karena berbeda kepentingan. Ketiga karena berbeda sudut pandang dalam melihat persoalan.
Jika dialog tidak dikedepankan, maka perbedaan pendapat bisa meruncing bahkan memecah belah masyarakat.
Baca Juga: Buya Yahya 'Turun Gunung' soal Wasiat Dorce Gamalama: Bukan Dihinakan Kemudian Dilaknat!
Anwar Abbas menyarankan agar badan musyawarah Dewan Kerukunan Nasional yang pernah digagas Presiden Joko Widodo diaktifkan lagi sebagai wadah dialog bagi mereka yang bersilang pendapat.