PIKIRAN RAKYAT – Terkait adanya pemerataan satu harga pada minyak goreng yang sudah di usulkan oleh pemerintah pada 19 Januari 2022, guna mengatasi lonjakan harga serta kelangkaan minyak goreng tersebut nyatanya tidak merata.
Anggota komisi VI DPR RI Mufti A.N Anam mengatakan kebijakan Kementrian Perdagangan (Kemendag) tersebut gagal total,sebab di berbagai daerah masih belum sesuai.
“Setelah melihat apa yang dilakukan Pak Menteri (Perdagangan) sampai hari ini, kami menilai bahwa kebijakan yang diambil menurut kami masih gagal total," ujar Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam seperti dikutip oleh Pikiran-rakyat.com dari situs resmi DPR RI Selasa,1 Februari 2022.
Baca Juga: Mang Ohle Tanya Penghasilan Cosplayer Hantu di Bandung, Sebagian Disumbangkan ke Panti Asuhan
Mufti meminta, kebijakan Kemendag saat ini jangan hanya sekedar pencitraan, sebab apa yang ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kemendag Senin 31, Januari 2022 tersebut merupakan keluhan masyarakat.
“Konstituen kami bilang, dia jualan gorengan Rp1.000, untuk jualan saja tidak cukup. Untuk beli minyak goreng saja tidak cukup," katanya.
"Untuk menaikkan harga, mau dijual Rp1.250 saja, tidak akan ada yang beli gorengannya mereka. Ini salah satu contoh di dapil kami,” ujar Mutfi.
Baca Juga: Panglima TNI Andika Perkasa Kasih Perintah, Ada Orang di Papua yang Tak Boleh Ditembak
Meski demikian pihaknya mengakui sangat mengapresiasi kebijakan tersebut,selain itu Mufti meminta perlu adanya pengawasan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.