kievskiy.org

Minta Petugas Menindak Tegas Kasus Kecurangan Karantina, Ketua MPR: Jangan Terpengaruhi Negosiasi!

Ilustrasi Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Masyarakat harus tetap waspada karena kasus harian Covid-19 terus naik. Hari ini Sabtu 29 Januari 2022 bertambah sebanyak 11.588 orang.
Ilustrasi Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Masyarakat harus tetap waspada karena kasus harian Covid-19 terus naik. Hari ini Sabtu 29 Januari 2022 bertambah sebanyak 11.588 orang. /ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

PIKIRAN RAKYAT - Maraknya modus kecurangan karantina Covid-19 oleh masyarakat yang melakukan perjalanan luar negeri menjadi sorotan utama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo dalam pidatonya.

Tidak mau kecolongan untuk yang ke sekian kali, Bambang mendesak supaya pemerintah bertindak lebih tegas lagi. Salah satu cara yang diusungnya adalah dengan menempatkan anggota TNI-Polri di setiap pintu masuk menuju Tanah Air.

Dikutip dari PMJ News, Bambang mengaku mendapatkan seluruh informasi terkait berbagai modus praktik kecurangan karantina dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Dengan kemudahan pengumpulan data seperti sekarang, apabila masyarakat terbukti melakukan pelanggaran, Bambang menghimbau supaya apparat dapat bertindak tegas dan tidak ragu menindaklanjuti kecurangan pelaku ke jalur hukum yang berlaku.

Baca Juga: Info dari BIN Ada Kongkalikong Karantina, Bamsoet: Nama Baik Indonesia Tercoreng

Selain membahayakan keselamatan masyarakat dari hantaman pandemi yang belum usai, Bambang juga menyebutkan menjamurnya kasus kecurangan karantina dapat mengakibatkan tercorengnya nama baik negara Indonesia.

"Pemerintah supaya segera menempatkan aparat di setiap pintu masuk ke Indonesia guna mengungkap dan menyelesaikan kecurangan terkait karantina," ujar Bambang dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat, 4 Februari 2022.

Bambang terutama meminta pemerintah memprioritaskan permintaan mengingat Indonesia mengalami lonjakan kasus Covid-19 dengan berbagai varian dan turunannya belakangan ini.

Tidak hanya mempersoalkan penjatuhan sanksi serius bagi pelanggar, namun menurutnya pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN).

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat