PIKIRAN RAKYAT - Kericuhan yang terjadi pada saat pengukuran tanah dan pembebasan lahan di Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah disebut-sebut karena ada perencanaan kejahatan.
Pihak kepolisian menjadi sorotan atas tindakannya kepada masyarakat Wadas dan dianggap melanggar HAM (Hak Asasi Manusia).
Tindakan tersebut telah dilaporkan kepada Komnas HAM dan Walhi untuk turun tangan menangani kericuhan yang terjadi.
Apalagi, selain kericuhan tersebut, rupanya terjadi pemadaman listrik dan pemutusan akses internet di wilayah Wadas.
Baca Juga: Gubernur Lukas Enembe: Orang Papua Tidak Bahagia dan Kita Tidak Aman di Negeri Sendiri
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjadi terduga pelaku yang memerintahkan pemadaman listrik dan pemutusan akses internet.
Hal tersebut jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan di negara-negara bagian di Amerika Serikat (AS), ketika ada pemadaman listrik atau pemutusan internet, keputusan tersebut merupakan perintah dari kepala daerah.
"Dianggap begitu karena polisi 'kan ada di bawah gubernur. Jadi gubernur memerintahkan pengepungan, kalau itu pengepungan yang masih dianggap dikepung untuk sesuatu yang bisa dikerjakan," kata pengamat politik, Rocky Gerung dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube miliknya.
Baca Juga: Insiden Wadas Terdengar Hingga ke Luar Negeri, Polisi Disebut Tindas Rakyat