PIKIRAN RAKYAT - Buntut kasus dugaan pencurian uang rakyat yang dilakukan oleh Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi, muncul dugaan pemotongan uang PNS (ASN).
Pada beberapa waktu lalu, Rahmat Effendi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rahmat Effendi diduga melakukan menerima janji atau hadiah pengadaan barang jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Menyelidiki kasus tersebut, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara, KPK saat ini mendalami dugaan adnya pemotongsn sejumlah uang dari ASN dinas Pemerintah Kota Bekasi.
Baca Juga: Sejumlah Ekonom Tolak Pembangunan IKN, Rhenald Kasali: Perubahan Akan Selalu Ada Penolakan
Menindaklanjuti dugaan tersebut, sejumlah pihak seperti Kepala Badan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Nadih Arifin, Kabag Perencanaan RSUD Kota Bekasi, Dewi Rosita, Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi, Neneng Sumati, dan PNS Dinas Pariwisata Kota Bekasi, Reynaldi diperiksa oleh KPK.
"Para saksi hadir dan dikonfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemotongan sejumlah uang secara berkelanjutan dari para ASN di beberapa dinas di Pemkot Bekasi," kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri.
Baca Juga: Gelar Rapur Interpelasi Formula E, Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi 'Disidang' Badan Kehormatan
Selain menyelidiki dugaan pemotongan uang ASN, KPK juga mendalami pengetahuan para saksi tentang proses ganti rugi lahan Garand Kota Bintang Bekasi.