PIKIRAN RAKYAT - Kebijakan satu harga minyak goreng yang semula dinilai sebagai angin segar, kini berbalik menjadi kesulitan.
Pasalnya, banyak masyarakat semakin kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga itu di pasaran. Sejumlah mini market pun tidak menjual lagi minyak goreng dengan alasan stok habis.
Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi mengatakan, persoalan minyak goreng terjadi karena ada masalah dalam tata niaga.
Pemerintah juga melakukan kekeliruan dalam kebijakan pascaproduksi sawit, termasuk soal harga hingga DMO-DPO.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Minta Pejabat Daerah Tak Main-main Soal Bendungan Bener: Saya Serius Soal Ini
"Ya, kurang lebih begitu," ucapnya dalam keterangan, di Jakarta, Minggu 13 Februari 2022.
Prima Gandi menilai, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, gagal mengorkestrasi kebijakan terkait stabilitas minyak goreng karena pendekatan yang dipakai keliru.
Pangkalnya, berbagai kebijakan yang telah dilakukan, seperti satu harga, merevisi harga eceran tertinggi (HET), hingga domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO), tidak mampu mengondisikan stabilitas stok minyak goreng, yang bergejolak sejak Oktober 2021 hingga sekarang.