PIKIRAN RAKYAT - Rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur menemui sejumlah masalah.
Sebelumnya, masalah lingkungan menjadi sorotan karena di lokasi calon IKN merupakan wilayah dengan kondisi kesulitan air bersih.
Setelah UU IKN diresmikan pada beberapa waktu yang lalu, pembangunan ibu kota baru tersebut terganjal masalah keuangan.
"Rencana pembangunan IKN itu sekira Rp500 triliun dan biasanya pengalaman kita bahwa rencana awal itu selalu bergeser. Ada yang memperkirakan bahwa dibutuhkan Rp1.500 tiliun untuk membangunnya," kata mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.
Kalkulasi dana tersebut membuat Said Didu bertanya-tanya asal anggaran yang akan dikucurkan untuk membangun IKN.
Pasalnya, APBN mulai diperketat sehingga pemerintah tidak bisa dengan gampang untuk mengucurkan dana kepada proyek-proyek yang membutuhkan biaya besar.
Diperketatnya dana tersebut berkaitan dengan aturan IMF yang melarang BI untuk membantu menyuntik dana BUMN.
Baca Juga: Paksa Pembangunan IKN, Rakyat Jadi Korban Proyek Jokowi