PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menagih janji pemerintah menyelesaikan masalah pengangkatan tenaga honorer, terutama guru dan tenaga kependidikan.
Puluhan ribu honorer yang sudah lolos seleksi PPPK tahun lalu, masih menunggu SK Pengangkatan. "Ratusan ribu sisanya juga harus diselesaikan,” kata Fikri dalam pernyataannya, Rabu 20 Mei 2020.
Baca Juga: Peduli Warga Terdampak Covid-19, Kwarda Jabar Sediakan 1.000 Nasi Kotak per Hari, Gratis
Fikri melanjutkan, sejak pengumuman kelulusan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada Februari tahun lalu, sampai sekarang guru honorer Kategori 2 (K2) yang lolos seleksi, belum juga turun SK.
“Padahal di antara mereka sudah memasuki masa pensiun, bahkan ada yang sudah meninggal sebelum SK turun. Ini tentu menjadi keresahan para tenaga honorer yang sudah mendapatkan harapan ada perbaikan status,” kata politisi asal Tegal, Jawa Tengah ini.
Baca Juga: Bala-bala dan Kue Lebaran yang Membuat Stok Terigu di Jawa Barat Menipis
Persoalan tenaga honorer ini kembali terungkap pada satu kesempatan diskusi publik bersama Pengurus PGRI Jawa Tengah secara virtual. Menurut Fikri, Komisi X DPR RI akan terus mengawal agar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berstatus tenaga honorer mendapatkan hak layak status, layak upah, dan layak jaminan sosial.
"Ini merupakan langkah tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI bersama PHK21 dan Komnas PGHRI pada 28 Januari 2020 lalu di DPR," ujarnya.
Baca Juga: Covid-19 Mewabah, Saatnya Wakil Rakyat Beri Perhatian Kepada Dapilnya
Dalam pertemuan itu salah satu aspirasi yang disampaikan adalah perlunya membuat regulasi terkait tenaga honorer K2 dan non kategori berdasarkan Dapodik Kemendikbud agar ada pengakuan dan pengangakatan status tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer menjadi PNS dan PPPK. ***