PIKIRAN RAKYAT - Angota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai kebijakan kenormalan baru di saat masih tingginya kasus Covid-19 adalah kebijakan yang terburu-buru. Oleh karena itu, Kebijakan new normal ini harus ditolak karena sangat mengkhawatirkan. Data per Selasa 26 Mei 2020 saja ada 415 kasus baru dengan total 23.165 pasien positif di seluruh Indonesia.
"Kebijakan new normal sebagaimana yang disampaikan WHO jangan ditangkap secara separuh-separuh oleh Pemerintah, karena WHO juga memberikan penekanan bahwa new normal itu hanya berlaku bagi negara yang sudah berhasil melawan Covid-19, seperti Tiongkok, Vietnam, Jerman, Taiwan, dan negara lainnya. Sementara kita masih jauh dari kata berhasil, kenapa justru mau segera menerapkan new normal ?" kata Netty.
Baca Juga: Warga Positif Covid-19 di Kabupaten Bertambah Seorang, di Kota Sukabumi Nihil
Netty juga menyebut bahwa selama ini penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah sangat berantakan, baik dari segi pencegahan maupun pengendalian. Seperti misalnya kemampuan tes Corona yang rendah dan dinilai belum melewati titik puncak pandemi Covid-19.
“Tapi pemerintah mau melakukan new normal kan ini tidak masuk akal, yang ada justru akan memicu gelombang kedua Covid-19 alias membuat kasus positif virus Corona melonjak," ujarnya
Baca Juga: Kota Bekasi Songsong Era New Normal, Tempat Perniagaan dan Ibadah Buka Kembali
Terkait panduan kerja new normal yang dikeluarkan oleh Kemenkes, Netty menyebut bahwa panduan itu hanya mengurangi risiko terpapar, tetapi tidak menjamin tidak adanya penularan. Begitu pun dengan aturan shift pekerja di bawah usia 50 tahun. Pasalnya berdasarkan data dari Gugus Tugas, pasien positif Covid-19 di bawah usia 50 tahun itu mencapai 47 persen.
“Jadi mana letak amannya? Kemenkes juga harus memastikan adanya perubahan dalam semua pelayanan kesehatan dan bukan hanya untuk kasus Covid-19 saja. Karena ini sangat penting, mengingat selain Covid-19 juga masih banyak penyakit-penyakit lainnya yang menghantui kita, seperti TBC dan DBD. Di daerah-daerah terpencil juga masih banyak yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, ini harus menjadi catatan pemerintah," ucap Netty. ***