PIKIRAN RAKYAT - Otorita Ibu Kota Negara (IKN) disarankan untuk menjalin kerja sama dan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal pembangunan IKN Nusantara.
Saran dan penilaian itu disampaikan oleh pengamat infrastruktur dari The Housing and Urban Development Institute, Yayat Supriatna.
Yayat Supriatna menilai bahwa keterlibatan KPK dan lembaga hukum lainnya agar pembangunan IKN dapat berjalan dengan terbuka, transparan, dan adil.
"Supaya pembangunan IKN berjalan adil, transparan, dan terbuka sesuai hukum serta aturan maka Otorita IKN harus melibatkan KPK serta lembaga-lembaga hukum lainnya dalam pembangunan IKN," ujarnya pada Jumat, 11 Maret 2022.
Dengan keterlibatan KPK, menurut Yayat pembangunan IKN bisa terawasi, terpantau, dan terkawal sehingga tidak terjadi penyimpangan yang tidak diharapkan.
Dia pun berharap, dalam pembangunan IKN Nusantara, sesuatu yang dianggap mengganggu dapat terhindari.
"Bangunlah kepercayaan, mengingat pembangunan IKN merupakan visi misi bangsa Indonesia, membangun sebuah kekuatan (baru) sehingga otomatis hindari berbagai hal yang kemungkinan dapat mengganggu perencanaan dan pembangunan IKN," tuturnya.
Yayat menilai bahwa pembangunan IKN merupakan pembangunan yang monumental dan menentukan masa depan Indonesia.