PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah disebut tidak bisa menepati janji mengenai pemanfaatan ibu kota negara (IKN) yang terletak di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.
Pembangunan IKN tersebut disebutkan merupakan bagian dari titipan oligarki.
Pemerintah berencana memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke PPU dengan dipimpin oleh kepala otorita.
Jokowi telah resmi melantik kepala otorita yaitu Bambang Susantono dan wakil kepala otorita Donny Rahajoe.
Baca Juga: Sosok Sinintha Yuliansih, Satu-satunya Hakim yang Menolak Korting Hukuman Edhy Prabowo
Meskipun pemimpin IKN telah dipilih, pembangunan ibu kota baru dinilai merupakan titipan dari oligarki yang ingin balik modal sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai pada 2024 menurut UUD 1945.
Pasalnya, pembangunan IKN dinilai memaksakan APBN yang saat ini sedang dalam pengetatan usai teguran dari Bank Dunia dan IMF.
"Memang dari awal kan kita tahu kepemimpinan Jokowi itu hasil ijon oligarki. Jadi oligarki mau dapat sebelum dia ambruk. Dia mau mesti balik dulu modal yang dia tanamkan di itu, dalam poilitik tujuh tahun ini," kata pengamat politik, Rocky Gerung dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube miliknya.
Pembangunan IKN disebut Jokowi akan mengusung konsep smart city yang menurut Rocky Gerung dimiliki oleh sejumlah perusahaan milik oligarki.