PIKIRAN RAKYAT - Kepala Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua, Frits Bernard Ramandey melakukan langkah-langkahnya dalam upaya pencegahan aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Frits menghimbau kepada para bupati di sejumlah kabupaten wilayah Pegunungan Tengah Papua untuk berperan aktif dalam membangun komunikasi dengan KKB.
"Komnas HAM sejak 2021 mendorong agar para bupati itu aktif membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok itu, sehingga para bupati harus berada di tempat," kata Frits dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 13 Maret 2022.
Menurutnya, apabila para pejabat setempat memiliki hubungan dan komunikasi yang buruk dengan kelompok KKB, maka tidak akan memecahkan masalah.
Baca Juga: Ramalan Zodiak 13 Maret 2021: Aries, Taurus, Gemini: Bulatkan Tekad untuk Perubahan di Masa Depan
"Sepanjang para bupati, ketua DPRD tidak bisa berkomunikasi dengan mereka, maka kekerasan akan terus terjadi berulang kali," katanya lebih lanjut.
Berdasarkan informasi yang diterima Komnas HAM Papua, kasus kekerasan yang terjadi di Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak yang menewaskan delapan pekerja PT Palapa Timur Telematika (PTT) pekan lalu, didalangi oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Aibon Kogeya.
Kelompok tersebut beralasan melakukan kekerasan terhadap para karyawan PT PTT karena penolakannya terhadap rencana pengelolaan Blok Wabu oleh Pemerintah.