PIKIRAN RAKYAT – Presiden Joko Widodo yang geram atas permasalahan impor dengan tegas memerintahkan seluruh anggaran dibelokkan untuk pemberdayaan UMKM.
Dengan Tegas Jokowi menekankan, pemangku kepentingan yang masih abai pada kebijakan itu terpaksa akan dikenakan sanksi hingga dicopot dari jabatan.
Melalui sesi pengarahan di acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia pada Jumat, 25 Maret 2022 di Bali, Presiden Jokowi menyampaikan kegelisahannya mengenai barang impor yang overload secara virtual.
Presiden lantas dengan tegas meminta jajarannya untuk menjadikan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai prioritas.
Baca Juga: Ketagihan Impor, Jokowi Perintahkan Erick Thohir Segera Copot Dirut BUMN
Kalau perlu, ia memberi komando untuk mengalokasikan stimulus di sektor usaha tersebut dari seluruh kebijakan anggaran, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Presiden melarang uang rakyat untuk dialokasikan kepada pembelian produk impor sama sekali. Tiga faktor pendukung pembiayaan harus sepenuhnya dipergunakan untuk menghidupkan gelora UMKM.
“Uang rakyat harusnya dibelikan produk UMKM supaya bisa memacu pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Jokowi.
Presiden menegaskan perintah itu bukan tanpa pertimbangan, melainkan ia percaya pada potensi UMKM yang akan terus tumbuh signifikan dalam waktu dekat.