PIKIRAN RAKYAT - Pertemuan Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) di Istora Senayan, Jakarta menimbulkan perbincangan hangat di tengah publik.
Pasalnya, bahwa Apdesi yang berkumpul tersebut bukan Apdesi yang sesungguhnya tercatat resmi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Hal itu pun disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum Apdesi yang sah, Arifin Abdul Majid, yang memberikan sikap tegas.
Dimana Apdesi yang sah menurut Kemenkumham tidak ada pernyataan yang berbau politik terkait dukunganya untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi tiga periode.
Baca Juga: Pertamax Rp12.500 per Liter, Luhut Pandjaitan Sebut Indonesia Negara Paling Lambat Naikkan Harga BBM
Kasus tersebut menjadi salah satu contoh kembali dengan seringnya pola politik yang terjadi di masa kepemimpinan Jokowi dengan memecah belah suatu kelompok.
Itu telah menjadi pola yang baku, karena selain Apdesi tersebut sebelumnya terdapat pemecah belahan terhadap partai politik.
Pengamat politik, Rocky Gerung, menilai bahwa pola tersebut memang selalu terjadi pada era Jokowi memimpin.
"Pemerintahan Jokowi ini berupaya untuk menguasai partai politik. Bukan sekadar melanggengkan presidential threshold tetapi memecah belah dari dalam. PPP dipecah belah, Golkar dipecah belah, kan itu semua berlangsung di periode pertama," ucap Rocky Gerung.