PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi rencana unjuk rasa mahasiswa yang akan digelar Senin, 11 April 2022.
Mahfud MD menyebutkan, unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi. Meski demikian Indonesia juga adalah negara nomokrasi atau negara hukum.
Untuk itu, kata dia pemerintah mengimbau supaya unjuk rasa dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum.
Baca Juga: Polri Bongkar Identitas Dalang di Balik Aplikasi Binomo, Polisi Internasional Ikut Dilibatkan
"Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat," ujarnya, dalam ketarangan yang diterima Sabtu, 9 April 2022.
Lebih lanjut, Mahfud MD menuturkan menghadapi rencana unjuk rasa itu, pemerintah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penengak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya.
Aparat hukum tidak boleh melakukan kekerasan, membawa peluru tajam, dan
terpancing oleh provokasi.
"Jangan ada kekerasan, membawa peluru tajam, dan terprovokasi," ujarnya.
Baca Juga: Langkah The Daddies Terhenti di Semifinal, Indonesia Gagal ke Final Korea Open 2022
Diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menargetkan bakal mendatangkan 1.000 massa aksi. Para demonstran yang direncanakan hadir itu berasal dari 18 kampus.
Aksi demo ini diduga dipicu karena kekecewaan terhadap pemerintahan saat ini bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Dari awal tahun 2022 permasalahan terus datang silih berganti.
Isu ketahanan pangan, harga minyak yang melonjak, kelangkaan BBM, panic buying dan dampak lainya.
Baca Juga: Elizabeth II Batal Hadir di Acara Paskah, Protokol Kematiaan sang Ratu Mendadak Muncul