PIKIRAN RAKYAT - Direktorat Analisis dan Penyelarasan, Kedeputian Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Pengaradan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.
Kunjungan tim penyelarasan tersebut dalam upaya merintis Desa Berdikari melalui penyelarasan Rancangan peraturan Desa (Raperdes) dengan inisiatif jajaran pemerintahan desa dalam penyusunan Raperdes tentang Ketertiban dan Keamanan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila.
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP Kemas Ahmad Tajuddin, S.H., M.H. mengatakan upaya pembumian Pancasila merupakan upaya sistemik dan holistik dengan perbagai strategi baik melalui pendekatan legalistik maupun nonlegalistik.
"Kedeputian kami yang memiliki tugas pokok dan fungsi (salah satunya menyusun rekomendasi produk hukum) memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan Pancasila dalam tindakan, dalam hal ini melalui Penyelarasan Rancangan Produk Hukum sekalipun itu Peraturan Desa", ujarnya.
Baca Juga: BPIP dan UIN Sunan Kalijaga Dorong Sosialisasi Moderasi Beragama di Era Revolusi Industri 4.0
Sementara itu Direktur Analisis dan Penyelarasan Prof. AM Najib mengaku penyelarasan produk hukum harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
"Penyesuaian ini harus dengan pandangan hidup dan falsafah berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, karena merupakan hal yang mutlak," ucapnya.
"Dengan demikian nilai-nilai Pancasila senantiasa memilih bentuk secara formil sebagai pedoman," katanya lagi menambahkan.
Ia juga menjelaskan dengan melihat materi muatan Rancangan Peraturan Desa dan memperhatikan dengan seksama kondisi aktual Desa Pengaradan yang merupakan desa nelayan maka diusulkan sebagai Desa berdikari.