kievskiy.org

Pengamat Apresiasi Percepatan Pencairan Dana PNBP untuk Faskes TNI

Ilustrasi TNI.
Ilustrasi TNI. /Pikiran Rakyat/Tommi Andryandy

PIKIRAN RAKYAT - Kepedulian Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko, mendorong percepatan pencairan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk fasilitas kesehatan (faskes) Tentara Nasional Indonesia (TNI), mendapatkan apresiasi pengamat birokrasi dan kelembagaan Varhan Abdul Azis. 

Sikap Moeldoko tersebut, menurutnya, tidak hanya menunjukkan besarnya perhatian KSP terhadap kualitas hidup para prajurit, tetapi sekaligus menegaskan komitmen Moeldoko terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang sangat esensial dalam pengelolaan negara. 

“Ini bukti komitmen Moeldoko yang pernah menjadi Panglima TNI terhadap para anggota prajurit TNI, jelas kepedulian ini membuktikan para prajurit TNI masih ada di hati Jenderal Moeldoko," kata Varhan. 

"Yang paling penting, dengan mendorong percepatan pencairan dana PNBP tersebut KSP (Kantor Staf Presiden) sudah memberikan solusi nyata pada persoalan akut di fasilitas-fasilitas kesehatan TNI saat ini,” tambahnya. 

Baca Juga: Rusia Buka Lowongan Tentara untuk Orang Asing Berusia Minimal 30 Tahun

Ia membuka data, dengan terkendalanya penarikan dana PNBP fasilitas kesehatan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tidak hanya para dokter dan paramedis di lingkungan TNI tersendat menerima hak mereka berupa honorarium. Kebutuhan-kebutuhan mendesak di berbagai fasilitas kesehatan TNI pun hingga kini tersendat untuk dipenuhi. 

“Jadi jelas, terkendalanya penarikan dana PNBP yang besarnya Rp 705 miliar itu sudah berdampak nyata pada pelayanan kesehatan di faskes-faskes TNI,” ucap Varhan yang juga juga Wakil Sekretaris Jenderal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (Lira) tersebut.

Dia mengatakan, pihaknya juga lebih mengapresiasi sikap KSP tersebut manakala tahu bahwa informasi tentang terkendalanya fasilitas kesehatan TNI itu tidak didapat dari laporan anak buah KSP semata. 

“KSP mendapatkan laporan itu atas prakarsa beliau agar para stafnya melakukan verifikasi lapangan di empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Timur dan Jawa Tengah,” katanya. 

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat