PIKIRAN RAKYAT – Pemprov DKI Jakarta mencatatkan prestasi dalam lima tahun berturut-turut sejak 2017 hingga 2021 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahunan.
Namun, dalam Rapat Paripurna soal Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2021, BPK menemukan adanya deretan masalah, mulai dari kelebihan bayar hingga kekurangan pendapatan daerah.
"Tanpa mengurangi penghargaan atas upaya yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta, maka dalam rangka menggaungkan peningkatan dan kualitas pengelolaan keuangan dan tanggung jawab negara, beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian Pemprov DKI sehingga permasalahan tersebut tidak terulang kembali," kata Kepala Perwakilan BPK DKI Dede Sukarjo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.
BPK merinci deretan masalah dalam laporan keuangan Anggaran tahun 2021 dimulai dari adanya kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp4,17 miliar, serta belanja barang dan jasa sebesar Rp3,13 miliar yang jika dijumlahkan, temuan BPK tersebut menyentuh angka Rp7,3 miliar.
Baca Juga: Temuan BPK di Balik Opini WTP DKI Jakarta yang Dibanggakan Anies Baswedan
Deretan kelebihan bayar lainnya dicatat BPK DKI ada pada pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp3,52 miliar.
Rupanya tak hanya soal kelebihan bayar, BPK juga menemukan defisit pendapatan pajak daerah sebesar Rp141,63 miliar.
Salah satu penyebabnya, kata dia, adanya 303 wajib pajak yang melunasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan sudah selesai melakukan balik nama sertifikat kepemilikan tanah, namun BPHTB kurang dengan nilai Rp141,63 miliar.
"Hal itu terjadi karena pengesahan atau validasi bukti pembayaran BPHTB dilakukan sebelum proses verifikasi dan validasi perhitungan ketetapan BPHTB," tutur Dede, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.