PIKIRAN RAKYAT - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mengungkap pemerintah daerah masih sedikit menyerap anggarannya untuk penurunan stunting.
Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto menyebutkan hingga Juli 2022 penyerapan anggaran untuk percepatan penurunan stunting melalui bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) masih rendah, hanya mencapai enam persen.
"Padahal anggaran tersebut semestinya digunakan untuk upaya percepatan penurunan stunting," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat 15 Juli 2022.
Baca Juga: Tahap Pemulangan Jemaah Haji Indonesia Dimulai 15 Juli 2022
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan penyerapan anggaran BOKB memang perlu didorong dari pemerintah pusat.
Dia mencontohkan seperti di Kabupaten Nias Utara penyerapan anggaran hanya mencapai lima persen.
Akan tetapi setelah BKKBN intens berkomunikasi, dua minggu kemudian penyerapan anggarannya menjadi 34 persen.
Selain itu Hasto juga menjelaskan lima pilar dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Baca Juga: Karyawan Esteh Indonesia Jadi 'PNS', Besar Gajinya Bisa Buat Beli Mobil Ford Fiesta