PIKIRAN RAKYAT - Ketua Komisi E, Iman Satria meminta agar Dinas Pendidikan melakukan verifikasi sehingga tidak asal melakukan top up bagi pemegang kartu yang tidak ada orangnya.
"Kita nanti minta dipaparin dulu dari Dinas sejauh mana penumpukan dan sistem yang salah dimana, jika nggak ada orangnya jangan di top up," katanya, dilansir di laman resmi DPRD Jakarta, Kamis 1 September 2022.
Iman Satria mengatakan, jajarannya akan menyiapkan waktu khusus bersama Dinas Pendidikan (Disdik) untuk mengatasi masalah tersebut sebagai evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2021.
“Kita akan cari waktu nanti satu hari sama Dinas untuk membuat formulasi. Supaya penyelesaian masalah ini bisa lebih konkret lagi,” ujarnya.
Baca Juga: Viral Video Parenting Seorang Ibu Saat Hadapi Anak Nangis Kejer, Patut untuk Dicontoh!
Sementara, Anggota Komisi E DPRD DKI Oman R Rakinda mengatakan persoalan tersebut harus segera dituntaskan mengingat masih banyaknya siswa di Jakarta yang membutuhkan subsidi pemerintah untuk pendidikan.
“Tentunya masih banyak yang membutuhkan yang belum dapat kuota itu," katanya.
Dia mengatakan pihaknya akan mendukung penambahan kuota penerima KJP Plus sebanyak 10 persen di 2023.
Namun, dia meminta agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Pemprov Jakarta diperbaiki.